Gubernur Sulsel dan 24 Kepala Daerah Dukung ETPD di Sulsel

MAKASSAR – Sebanyak 25 kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menandatangani dukungan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas elektronfikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) saat high level meeting: monitoring dan evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Selatan, Selasa (8/2/2022), di Hotel Claro Makassar.

Baca juga: 514 Kabupaten/Kota Dievaluasi Menpan RB, Barru Dapat Nilai Tertinggi di Sulsel

Pemerintah meminta kepala daerah beralih ke transaksi non-tunai karena lebih mudah dan transparan sehingga dapat meningkatkan PAD.

Mereka hadir menandatangani dukungan tersebut yakni Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Bupati Soppeng Kaswadi Razak, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Selayar Basli Ali, dan Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin.

Baca juga: Usai Pertemuan Dengan Gubernur Se-Indonesia di Balikpapan, Presiden Jokowi Berangkat ke IKN

Kepala daerah lainnya berhalangan hadir dan mengutus wakil atau sekretaris daerah. Ikut bertandatangan yakni Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Sulsel Causa Iman Karana dan Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.

Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman secara virtual dari Singapura usai bertemu Menteri Pengembangan Nasional sekaligus Plt. Menteri Integrasi Layanan Sosial, Desmond Lee.

Baca juga: Bupati Pangkep Muhammad Yusran Buka Langsung MTQ ke -23 Tingkat Kabupaten Pangkep di Segeri

Andi Sudirman mengatakan, ETPD diharapkan dapat menjaga perekonomian Sulsel yang sejalan dengan agenda utama Presiden G-20 Indonesia. Sesuai arahan Presiden RI yang mengerucut pada 3 (tiga) bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.

Katanya, TP2DD di Sulsel telah melakukan pencapaian, antara lain, sudah 92 persen (23 dari 25) Pemda di Sulawesi Selatan yang sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi TP2DD.

Baca juga: Ilham Bintang: Waspada Presiden, Pastikan Itu Big Data atau Big Lies?

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 Pemda, termasuk Pemprov Sulsel, sudah masuk kategori digital. Saat ini, lanjutnya, kanal pembayaran non-tunai sudah tersedia secara masif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional.

Meeting yang dipandu Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel, Dr. Tautoto TR juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Sumardi, M.Si. serta OPD pengelola pendapatan asli daerah (PAD) di Sulsel.

Baca juga: Pelayanan Prima, Menpan RB Umumkan DPMPTSP Barru Satu-satunya Di Sulsel, Raih Predikat A Nasional

Hadir sebagai narasumber yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha, M.Si., Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Radies Kusprihanto Purbo, PhD, dan Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.

Menurut Causa, dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12, 1 persen.

Ia menambahkan, peran TP2DD dalam meningkatkan PAD sudah terlihat hasilnya. Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran nontunai seperti mobile banking, Qris, retail, dan e-commerce.

Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp25, 7 miliar menjadi Rp34, 84 miliar. Sementara penerimaan retribusi nontunai (semuanya melalui Qris) sebesar Rp5.393 persen atau meningkat dari Rp 19, 94 juta menjadi Rp 1, 1 miliar pada periode yang sama.

“Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan Qris akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel, ” katanya.

Baca juga: 5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara

Sementara Ni Putu Myari mengatakan, transaksi nontunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.

“Dengan membayar pajak dan retribusi secara nontunai, dapat menciptakan trust di kalangan masyarakat. Ini akan meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah sehingga pemda mempunyai dana yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan, ” ujarnya.

Radies Kusprihanto menilai sudah banyak masyarakat yang melakukan transaksi nontunai di Sulsel. Karenanya Sulsel sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia berharap pihak terkait memperbanyak literasi untuk lebih memperkenalkan QRIS pada masyarakat luas.

Dalam paparannya, Yulis Suandi mengungkapkan akan membantu pemerintah daerah dengan membuat aplikasi non-tunai untuk bertransaksi yang bermuara pada peningkatan PAD.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengakui transaksi nontunai di wilayahnya sudah berjalan dengan baik. Ia menggandeng tiga bank yakni Bank Sulselbar, BNI, dan BRI untuk melayani masyarakat.

Baca juga: Bupati Barru Suardi Saleh Terima Kunjungan Dari PT. Pelindo di Rujab

“Bank mitra kami menyediakan alat penguat sinyal untuk mendukung suksesnya transaksi non-tunai di pasar yang ada di desa, ” ujarnya.

Sementara Taufan Pawe yang memfasilitasi Stadion Gelora BJ Habibie sebagai kandang PSM Makassar mengakui mendapatkan PAD yang cukup menggembirakan dari penjualan tiket PSM yang dilakukan secara online.

“Di pasar kami juga sudah banyak yang menyelenggarakan transaksi nontunai. Semuanya serba digital termasuk timbangannya sehingga tidak ada lagi kecurangan, ” ujarnya.

Sekda Bulukumba Muh Ali Saleng mengakui PAD Bulukumba meningkat sejak tiket masuk Pantai Bira diubah dari tunai menjadi nontunai. Tahun ini Bira ditarget Rp 10 miliar PAD.(***)